Faktor Penghambat Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Partisipasi Pengurangan Risiko Bencana
Studi Kasus Penyintas Bencana Gempa Lombok
DOI:
https://doi.org/10.55623/ad.v3i2.131Kata Kunci:
perempuan penyandang disabilitas, pemberdayaan, trustworthiness, partisipasiAbstrak
Perempuan penyandang disabilitas memiliki kerentanan dalam kondisi bencana. Fenomena tersebut dialami perempuan penyandang disabilitas penyintas gempa Lombok tahun 2018 yang disebabkan kurangnya partisipasi dalam pengurangan risiko bencana. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan faktor-faktor penghambat partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana. Analisis komprehensif terhadap faktor penghambat menjadi dasar penyusunan model pemberdayaan perempuan penyandang disabilitas dalam partisipasi pengurangan risiko bencana. Metode penelitian yang digunakan deskriptif kualitatif, teknik pengumpulan data melalui wawancara dan observasi partisipatif. Informan penelitian empat perempuan penyandang disabilitas penyintas bencana gempa Lombok di lokasi pengungsian Sembalun Lombok Timur. Analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi. Uji keabsahan data menggunakan teknik trianggulasi metode, sumber data, dan teori. Hasil penelitian menunjukkan kurangnya kebijakan, batasan peran gender, rendahnya pemberdayaan, dan kurangnya trustworthiness menjadi faktor penghambat partisipasi perempuan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana. Kebijakan pengurangan risiko bencana belum memenuhi management, political, dan legal approach administrasi publik. Hasil penelitian akan didiskusikan lebih lanjut.
Referensi
Amran. (2016). Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana tanah longsor melalui kelompok kampung siaga bencana. Jurnal Ilmiah Pekerjaan Sosial 15(1), 139-153.
Anggraini, N. & Utomo, S.D. (2016). Pelayanan publik bagi disabilitas. Jakarta : Pusat Telaah dan Informasi Regional.
Beattie, C., & Fenton, K.A. (2011). Intersection of gender, religion, and ethnicity in the middle ages. London: Palgrave Macmillan.
Christensen, K.M., Blair, M.E., & Holt, J.M. (2007). The built environment, evacuations, and individuals with disabilities: A guiding framework for disaster policy and preparation. Journal of Disability Policy Studies, 17(4), 249-254.
Handmer, J., & Dovers, S. (2007). The handbook of disaster and emergency policies and institutions. London: Earthscan.
Helgeson, V.S. (2012). The psychology of gender. Upper Saddle River, New Jersey: Pearson.
James, H., & Paton, D. (2016). The consequences of disassters: Demographic, Planning, and Policy Implications. Springfield, Illinois : Charles C Thomas Publisher.
Konsorsium Nasional Hak untuk Difabel. (2012). Membangun kebijakan publik pro penyandang disabilitas. Jakarta : Penulis
Laluyan, T.T, Sumampouw, N., Reza, M.Z., Estrely, M., & Cahyono, W. (2007). Pemulihan trauma : Panduan praktis pemulihan trauma akibat bencana alam. Jakarta : LPSP3.
Lassa, J., Pujiono, P., Pristiyanto, D., Paripurno, E.T., Magatani, A., & Parlan, H. (2009). Kiat tepat mengurangi risiko bencana Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK). Jakarta : Grasindo.
Makihara, D., Mtasiwa, B., Kembo, J., Bazirake, B., Morimoto, Y., Maundu, P., Kariuki, P., Wakhu, P. (2016). Concept and process of community empowerment and networking program. Innovation Africa Symposium, 52-53.
Mayer, R.C., Davis, J.H., & Schoorman, F.D. (1995). An integrative model of organizational trust. The Academy of Management Review, 20(3), 709-734.
Miles, M.B., & Huberman, A.M. (1994). Qualitative data analysis. Thousand Oaks, California: Sage Publication
Momsen, J.H. (2004). Gender and development. New York: Routledge.
Newport, J. K., & Jawahar, G.G.P. (2003). Community participation and public awareness in disaster mitigation. Disaster Prevention in Disaster,12(1), 33-36.
Pandjaitan, L.N., Yuwanto, L., & Batuadji, K. (2017). Pembelajaran flow bagi siswa berkebutuhan khusus. Sidoarjo: Dwi Putra
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1998 tentang Upaya Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat
Person, C., & Fuller, E.J. (2007). Disaster care for persons with pscyhiatric disabilities: Recommendation for policy change. Journal of Disability Policy Studies, 17(4), 238-248.
Pujiono, P.(2020). Penguatan Perlindungan Perempuan dan Kelompok Rentan dalam Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Semidaring SEJAJAR Ke-29.
Stough, L.M., & Kang, D. (2015). The Sendai Framework for Disaster Risk Reduction and person with disabilities. International Journal Disaster Risk Science, 6, 140-149.
Ulum, M.C. (2013). Governance dan capacity building dalam manajemen bencana banjir di Indonesia. Jurnal Penanggulangan Bencana, 4(2), 5-12.
Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.
Undang Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat.
Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Otonomi Daerah.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana.
Widjajanti, K. (2011). Model pemberdayaan masyarakat. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 12(1),15-27.
World Health Organization. (2009). Health promotion : Community empowerment. http://www.who.int/healthpromotion/conferences/7gchp/track 1/en/
World Health Organization. (2002). The World Health repport 2002 : Reducing risk, promoting healty life. Geneva : WHO Library Cataloguing in Publication.
Yuwanto, L. , Adi, C. M. P., Pamudji, S. S., & Santoso, M. (2014). Issue kontemporer psikologi bencana. Sidoarjo : Dwi Putra Pustaka.
Yuwanto, L. (2018). Indonesia the ring of fire: Risk, hazards, dan vulnerability. Yogyakarta: Graha Ilmu.
Yuwanto, L. (2020). Disaster forensics: Pendekatan FDA, FORIN, dan PERC. Surabaya: Pusat Studi Psikologi Bencana Fakultas Psikologi Ubaya.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 Listyo Yuwanto
Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.
:
