Evolusi Sistem Pemerintahan Arab Saudi dari Monarki Absolut Menuju Demokrasi

Authors

  • Herman Universitas Handayani Makassar
  • Kurniati Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar
  • Misbahuddin Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

DOI:

https://doi.org/10.55623/au.v5i2.313

Keywords:

Monarki, demokrasi, sistem pemerintahan

Abstract

Arab Saudi merupakan negara yang menganut sistem pemerintahan monarki absolut atau kerajaan mutlak. Sebuah bentuk pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja. Meskipun negara ini menganut monarki absolut, namun saudi juga memiliki lembaga-lembaga yang biasanya ada di negara republik. Lembaga tersebut adalah eksekutif, legislatif dan yudikatif. Satu hal yang menjadi pembeda dengan lembaga-lembaga yang ada pada negara republik adalah bahwa lembaga di Arab Saudi tidak memiliki fungsi independensi. Dalam satu dekade terkahir ini, gerakan Arab Spring massif dilakukan oleh masyarakat dibeberapa negara Arab yang merupakan bentuk protes terhadap rezim yang melanggengkan praktik otoriter dalam menjalankan pemerintahan. Protes mereka yang menginginkan peningkatan demokrasi den kebebasan berpendapat di negara-negara arab. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana sistem demokrasi dapat diterapkan di negara Arab Saudi. dari hasil penelitian ini dapat dikemukakan bahwa evolusi sistem pemerintahan arab dari monarki absolut menuju demokrasi dapat diakukan. Mengingat bahwa salah satu prinsip demokrasi adalah musyawarah yang juga dianjurkan dalam islam. menemukan bahwa di negara Arab Saudi dapat diterapkan sistem demokrasi. adapun saran akademik bahwa diperlukan penelitian-penelitian selanjutnya untuk mengkaji lebih jauh terkait sistem demokrasi di negara Arab Saudi.

Downloads

Download data is not yet available.

References

Sahide, A. (2015). The Arab Spring: Membaca Kronologi dan Faktor Penyebabnya. Jurnal Hubungan Internasional, Vol. 4, 121

Machmudi, Y. (2021). Timur Tengah dalam Sorotan: Dinamika Timur Tengah dalam perspektif Indonesia. Bumi Aksara

Usman. (2015). Negara dan Fungsinya (Telaah atas Pemikiran Politik). Jurnal Hukum Pidana & Ketatanegaraan : Al-Daulah, Vol.4,

Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. JurnalHukum dan Pembangunan, Vol.37, (No.2),pp.299-322.DOI:http://dx.doi.org/10.21143/jhp.vol37.no2.1480

Enginer, A. A. (2000). Devolusi Negara Islam, Teerj. Imam Muttaqin. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Holsinger, D. C. (1988). david e. long and bernard reich, editors. The Government and Politics of the Middle East and North Africa. 2d ed. Boulder, Colo.: Westview. 1986. Pp. xii, 479. Cloth 44.00,paper 19.95. Oxford University Press.

Hanson, Paul R. (2019). Political History of the French Revolution Since 1989. Journal of Social History, Vol.52, (No.3), pp.584-592. DOI : https://doi.org/10.1093/jsh/shy075

Sungkar, L. (2007). Peranan Golongan Borjuis Pada Revolusi Perancis Tahun 1789. Jurnal Sejarah Citra Lekha, Vol.11, (No.1), pp.59- 67.

Sunyowati, D. (2013). Hukum Internasional Sebagai Sumber Hukum Dalam Hukum Nasional (Dalam Perspektif Hubungan Internasional dan Hukum Nasional di Indonesia). Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol.2, (No.1), pp.67-84. DOI: http://dx.doi. org/10.25216/JHP.2.1.2013.67-84.

Andi Adriansyah, “Peran Politik Muhammad bin Salman dalam Modernisasi Menuju Visi 2030 Arab Saudi” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 12–13.

Hariyanto, “DAFTAR NEGARA-NEGARA ASIA YANG MENJADI TUJUAN KERJA BMI,” sbmi, September 19, 2019, accessed June 28, 2022, https://sbmi.or.id/daftar-negara-negara-asia-yang-menjaditujuan-kerja-bmi/. 11

KBRI Riyadh, “Kedutaan Besar Republik Indonesia Di Riyadh, Kerajaan Arab Saudi,” Kementerian Luar Negeri Repulik Indonesia, last modified January 1, 2020, accessed June 28, 2022, https://kemlu.go.id/riyadh/id. 12

Kusnanto, Peradaban Arab (Semarang: ALPRIN, 2010), 7.

Zuhairi Misrawi, “Khaled Abou El Fadl Melawan Atas Nama Tuhan”. Jurnal Perspektif Progresif, Edisi Perdana Juli-Agustus, 2005, h. 15-17

Khaled M. Abou El Fadl, Melawan Tentara Tuhan: Yang Berwenang dan Sewenangwenang dalam Wacana Islam. Alih bahasa Kurniawan Abdullah (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2003), h. 18

Nadia Nadir, “SISTEM PEMERITAHAN DAN KEBIJAKAN LUAR NEGERI ARAB SAUDI,” Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara 1, no. 2 (2020): 166–167.

Lutfan Faizi, “Ini Sederet Jabatan yang Disandang Mohammad bin Salman di Arab Saudi,” last modified February 5, 2022, accessed June 28, 2022,https://international.sindonews.com/read/677629/43/inisederet-jabatan-yang-disandang-mohammad-bin-salman-di-arab-saudi-1644058921.

Angga Diharja Firdaus, “Politik Pemerintahan Arab Saudi,” May 1, 2010,accessedJune28,2022,http://diharjaangga.blogspot.com//2010/05/politikpemerintahanarabsaudi.html%20http://ppi.jordan.tripod.com/infoppi2.htm.

Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab:, “ Demokrasi Dalam Pemikiran Politik : Negara Arab Saudi ,” Usman Kari Linge Bin Abdul Wahab, November 1, 2013, accessed June 28, 2022, http://usmankari.blogspot.com/2013/11/demokrasi-dalam-pemikiran-politik.html.

Abu Khansa Salma, “Sisi Lain Arab Saudi: Politik Pemerintahan Arab Saudi,” April 20, 2014, accessed June 28, 2022, http://saudi-tauhid sunnah.blogspot.com/2014/04/kondisi-orang-riya-dipadang mahsyar.html

Downloads

Published

2024-06-08

How to Cite

Herman, Kurniati, & Misbahuddin. (2024). Evolusi Sistem Pemerintahan Arab Saudi dari Monarki Absolut Menuju Demokrasi. Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan Dan Studi Islam, 5(2), 14–24. https://doi.org/10.55623/au.v5i2.313
icon-doi : https://doi.org/10.55623/au.v5i2.313